Berita Kehutanan - Peningkatan suhu global akibat perubahan iklim akan mempengaruhi produktivitas pertanian yang berdampak pada kondisi ekonomi dan kehidupan sosial.
SariAgri - Peningkatan suhu global akibat perubahan iklim akan mempengaruhi produktivitas pertanian yang berdampak pada kondisi ekonomi dan kehidupan sosial. Pada situasi pandemi COVID-19, implementasi adaptasi perubahan iklim dalam bentuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Food Estate merupakan inisiatif pemerintah Indonesia untuk meningkatkan ketahanan nasional.
“Inisiatif tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi risiko dampak perubahan iklim melalui upaya Padat Karya Penanaman Mangrove oleh masyarakat dan peningkatan ketahanan pangan melalui Food Estate,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya dalam Konferensi Tingkat Tinggi Climate Adaptation Summit (CAS) 2021.
Karena itu, kata Menteri LHK, Indonesia memasukkan adaptasi perubahan iklim dalam Nationally Determined Contributions (NDC)-nya selain mitigasi perubahan iklim untuk mencapai tiga bidang ketahanan yaitu ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan kebutuhan dasar hidup, serta ketahanan ekosistem dan bentang alam.
Siti mengungkapkan dari sisi regulasi Indonesia telah memasukkan adaptasi dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Dia mengatakan roadmap NDC Adaptasi sedang disusun untuk memberikan arahan terhadap pencapaian NDC adaptasi pada tahun 2030. Panduan dan perangkat telah disiapkan dalam rangka implementasi adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak.
Baca Juga: Food Estate Diharapkan Jadi Momentum Tuntaskan Isu Pertanahan di Kalteng
Presiden Jokowi Minta Persiapan Food Estate Selesai pada 2021
Dalam hal pendanaan untuk mengatasi perubahan iklim, Siti menyebutkan Indonesia telah membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Fungsinya mengelola dana yang berasal dari dalam negeri, internasional hingga sektor swasta untuk pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim.
“Sebagai negara berkembang dengan wilayah yang hampir seluas benua Eropa dan jumlah penduduk nomor 4 di dunia, tentunya akan membutuhkan sumber daya yang besar untuk meningkatkan kapasitas guna meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, oleh karena itu diharapkan dengan dibentuknya BPDLH dapat mendukung pencapaian NDC baik dari segi mitigasi maupun adaptasi,” ungkapnya.
Menteri Siti menegaskan sebagai anggota G20, Indonesia juga berkontribusi membantu negara berkembang lainnya melalui South-South Cooperation.
Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam Coalition Ambition Summit (CAS), Senin (25/1/2021) menyampaikan bahwa sebagai negara kepulauan sangat dipengaruhi dampak perubahan iklim, banyak bencana alam yang terjadi di Indonesia merupakan bencana yang berkaitan dengan hidrometeorologi yang sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim.
Jokowi mengajak negara-negara di dunia untuk bekerja keras bersama-sama atasi perubahan iklim sekaligus pandemi COVID-19.
