Perdagangan Ilegal Burung Dilindungi Selimuti Pulau Lombok

Ilustrasi penjual burung. (Antara)

Editor: M Kautsar - Senin, 13 Juni 2022 | 13:50 WIB

Sariagri - Lembaga Riset dan Konservasi Monitor meluncurkan hasil penelitian mengenai perdagangan burung di Pulau Lombok. Menurut laporan yang diunggah di laman resminya, perdagangan burung skala besar di Kota Mataram, Nusa Tenggaran Barat (NTB) tercatat mencapai 10.000 ekor dari 108 spesies.

Penelitian yang dilakukan pada 2018 dan 2019 itu mengamati lima pasar di kota tersebut.

Menurut laporan itu, dari 10.000 burung yang tercatat, 378 burung merupakan jenis yang dilindungi oleh undang-undang Indonesia. Sekitar 8.208 burung lainnya ditemukan diperdagangkan dengan melanggar kuota panen yang ditetapkan.

“Pemerintah Indonesia memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa menjalankan perdagangan burung yang berkelanjutan. Tetapi jelas bahwa untuk melakukan itu, penegakan hukumnya sendiri perlu ditingkatkan dengan cara yang efisien dan kohesif, ” kata Boyd Leupen, penulis utama studi tersebut.

Sebagian besar burung yang diamati berada di Lombok. Burung tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar ditangkap secara lokal, meskipun ada kemungkinan beberapa ditangkap di pulau-pulau lain di Indonesia.

Indonesia memiliki jaringan perdagangan domestik yang luas, dikuatkan oleh fakta bahwa penelitian tersebut menemukan lebih dari setengah spesies yang tercatat bukan asli Lombok.

“Temuan kami mengkonfirmasi terjadinya perdagangan antarpulau di Indonesia, sekaligus menyoroti pentingnya perangkap lokal untuk memasok pasar lokal,”  ucap Leupen.

Temuan penelitian ini termasuk pengamatan langka endemik Lombok dan burung hantu Rinjani, Otus jolandae yang Hampir Terancam Punah, serta Zosterops chloris, chloris mata-putih dalam jumlah yang cukup tinggi.

Telah disarankan bahwa yang terakhir ditargetkan sebagai pengganti spesies mata putih Indonesia lainnya yang sekarang menurun karena perangkap untuk perdagangan.

Menurut Leupen, hukum satwa liar Indonesia cukup untuk menangani perdagangan burung sangkar yang tidak berkelanjutan. Pelanggaran yang tercatat harus dilihat dalam kerangka budaya negara yang lebih luas di mana burung memainkan peran penting.

Kontinjensi budaya perlu dipertimbangkan jika tindakan konservasi, yang harus mencakup penegakan yang lebih baik, pengurangan permintaan dan perubahan perilaku konsumen, ingin berhasil.

Penelitian lanjutan diperlukan untuk memantau dan lebih memahami perdagangan burung Indonesia dan untuk mendeteksi tren perdagangan dan potensi ancaman untuk spesies tertentu.

Video Terkait