BPK Temukan Jutaan Hektare Kebun Sawit Ilegal, DPR: KLHK Kecolongan?

Ilustrasi perkebunan sawit. (Antara)

Editor: Dera - Kamis, 26 Mei 2022 | 11:15 WIB

Sariagri - Anggota Komisi IV dari Fraksi PKS, Slamet mengapresiasi kinerja Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI. Menurutnya penyelamatan uang negara merupakan sebuah prestasi luar biasa.

Di mana saat penyerahan ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2021 kepada DPR RI, BPK mengatakan bahwa sejak tahun 2005 hingga 2021, pihaknya telah menyampaikan sebanyak 633.648 rekomendasi hasil pemeriksaan sebesar Rp305,84 triliun.

“Temuan sebanyak Rp 305,84 Triliun dan rekomendasi sebanyak 633.648 adalah sebuah prestasi besar BPK RI dan bentuk penyelamatan uang negara yang luar biasa,” ujarnya di Jakarta Rabu (25/05).

Lebih lanjut, Politisi Senior PKS ini mengatakan, ini menunjukkan betapa rawannya penyelenggaraan negara bila tanpa pengawasan BPK.

“Temuan masih banyak, kalo begini Auditor BPK harus digandakan jumlahnya agar uang negara yang bisa diselamatkan lebih banyak lagi,” tegasnya.

Di dalam hasil pemeriksaan semester II tahun 2021 untuk tujuan tertentu juga ditemukan sekitar 2,9 juta hektare perkebunan kelapa sawit dan 841,79 ribu hektare pertambangan dalam kawasan hutan tanpa izin bidang kehutanan serta belum teridentifikasi subjek hukumnya.

Slamet mengatakan “Ini mengejutkan sekali dan aneh, bagaimana mungkin KLHK bisa kecolongan kasus tersebut dalam jumlah jutaan hektare, ke mana saja KLHK ? Menurut saya KPK harus menindaklanjuti temuan ini,” tegasnya.

Sangat aneh disaat Indonesia memiliki banyak utang dan rakyat hidup susah masih terjadi pencurian kekayaan negara yang seharusnya tidak mudah terjadi.

“Hutan kan bukan barang kecil, seharusnya pemerintah, dalam hal ini KLHK, tidak kecolongan sebegitu besar. Jika KLHK merasa kesulitan memeriksa administrasi perizinan kan bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah atau masyarakat untuk memastikan bahwa izin tersebut ada yang masih berlaku,” katanya, seperti dilansir dari laman fraksipks.id

Baca Juga: BPK Temukan Jutaan Hektare Kebun Sawit Ilegal, DPR: KLHK Kecolongan?
Mencari Akar Masalah dan Cara Menyelesaikan Konflik Kelapa Sawit

Terakhir, Slamet juga menjelaskan bahwa KLHK itu ada di dalam nomenklatur kementerian untuk mengawal hutan di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, kata Slamet, berdasarkan hasil temuan tersebut di mana posisi KLHK berada.

Slamet juga mengingatkan jika KLHK melakukan pembiaran terhadap penyerobotan lahan hutan yang diubah menjadi lahan perkebunan akan berimplikasi dan konsekuensi hukum.

Video Terkait