Studi di Inggris: Indonesia Perlu Dibayar Lebih Mahal untuk Mengurangi Emisi Karbon Dunia

Prajurit TNI menyemprotkan air untuk memadamkan kebakaran lahan gambut di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Riau, Selasa (9/3/2021). Satgas Karhutla Riau terus berupaya melakukan pemadaman kebakaran lahan yang masih terjadi di Provinsi Riau agar bencana kabut asap tidak kembali terulang. (Foto: ANTARA FOTO/Rony Muharrman)

Editor: M Kautsar - Selasa, 25 Januari 2022 | 13:40 WIB

Sariagri - Indonesia merupakan habitat hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia namun juga menjadi salah satu penghasil gas rumah kaca tersebar.  Di tahun 2011, Norwegia menjalin kemitraan dengan Indonesia untuk mengurangi emisi karbon dari deforestasi melalui moratorium pemberian izin baru untuk kelapa sawit, penebangan dan konsesi kayu.

Melalui kerangka kerja internasional untuk Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) yang disahkan pada COP 13, Norwegia menjanjikan dana 1 miliar dolar AS (sekitar Rp14 Triliun) kepada Indonesia atas pembayaran kinerja untuk pengurangan emisi karbon di sektor kehutanan. Saat itu, Norwegia berkomitmen membanyak 5 dolar per ton karbon jika Indonesia mengurangi emisinya dari deforestasi.

Namun, baru-baru ini sebuah studi yang dilakukan oleh kelompok peneliti dari University of Exeter di Inggris menganalisis efektivitas skema pembiayaan emisi karbon Norwegia kepada Indonesia tersebut, dan membuat pertanyaan apakah Norwegia menerima nilai karbon yang baik atas uangnya kepada Indonesia.

Para peneliti itu membandingkan data satelit tahun 2014 - 2018 terkait tutupan hutan di kawasan moratorium yang semula mencapai 69 juta hektare lahan hutan dengan kawasan kontrol di luar moratorium. Kemudian mereka membagi tutupan hutan di seluruh Indonesia menjadi 400.000 kotak dan mencocokan kotak di dalam dan di luar area moratorium tersebut, untuk memastikan area lahan hutan yang serupa serta dibandingkan dengan tren sebelum dan sesudah moratorium 2010.



Hasil penelitian itu menghitung bahwa moratorium telah menghasilkan 67,8 - 86.9 juta ton pengurangan emisi. Namun, studi tersebut mengungkapkan moratorium tidak berpengaruh pada lahan gambut yang justru punya potensi besar menyimpan karbon alami.

Para peneliti menilai bahwa meskipun Indonesia menemukan skema yang cukup berhasil namun, dampak pengurangan emisi masih terhitung "kecil" jika dibandingkan dengan yang ditentukan secara nasional (NDC) oleh Indonesia untuk pengurangan karbon dalam Perjanjian Paris tahun 2015.

"Perkiraan kami menunjukkan kontribusi tahunan Indonesia dalam mengurangi emisi hanya sebesar 3 - 4 persen NDC Indonesia dari target pengurangan emisi 29 persen di tahun 2030. Angka itu hanya secuil dari komitmen keseluruhan Indonesia di tahun 2030," ungkap ketua penelitian, Ben Groom dikutip phys.org.

Groom menilai skala keuangan yang diperlukan jauh lebih besar agar implementasi pengurangan emisi Indonesia menjadi efektif. Di tahun 2019, Norwegia setuju membayar Indonesia sebesar 56,2 juta dolar AS (sekitar Rp804 miliar) untuk mencegah perkiraan emisi 11,23 juta ton karbon di tahun 2017.

"Tapi estimasi kinerja ini menggunakan rata-rata laju deforestasi untuk seluruh Indonesia bukan hanya wilayah moratorium. Jadi bukan perhitungan yang akurat apakan program tersebut efektif," kata Groom.



Karena itu, mereka kemudian menggunakan metode dampak kebijakan yang mapan untuk memperkirakan pengurangan emisi karbon di Indonesia selama 2011 -2017 di wilayah moratorium. Hasilnya ditemukan bahwa untuk 56 juta dolar AS yang diberikan Norwegia kepada Indonesia secara efektif mengurangi emisi karbon pada tingkat biaya kurang dari 1 dolar AS per ton karbon.

"Norwegia mungkin harus membayar lebih banyak karena dampaknya dimulai jauh lebih awal, dari 2013 kami memperkirakan beberapa perubahan sederhana namun signifikan secara statistik. Tapi, pembayarannya hanya dihitung untuk 2017, tanpa kontrafaktual yang tepat," jelas Groom.

Penetapan harga karbon oleh Norwegia kepada Indonesia merupakan keuntungan bagi Norwegia dan pengurangan emisi global, Tapi lagi-lagi peneliti mengatakan bahwa perjanjian kerja sama dua negara tersebut dalam mengurangi emisi yang berakhir pada 2021 menjadi tidak adil bagi Indonesia.Baca Juga: Studi di Inggris: Indonesia Perlu Dibayar Lebih Mahal untuk Mengurangi Emisi Karbon Dunia
Mengenal Tawon Tanah yang Sengatannya Bisa Mematikan



Padahal, di Amerika Serikat pemerintahnya membayar 50 dolar AS untuk satu ton karbon, New York membayar 125 dolar AS per ton karbon. Jadi meskipun Norwegia dapat kesepakatan bagus dengan pembiayaan karbon yang murah menjadi penting bagi Norwegia tetapi jadi tidak adil dari sudut pandang Indonesia untuk tidak mendapatkan bagian yang lebih besar dari manfaat pengurangan emisi global.

Studi tersebut telah dipublikasikan dalam Prosiding National Academy of Science berjudul Pengurangan emisi karbon dari Moratorium Indonesia pada konsesi hutan hemat biaya, namun berkontribusi sedikit terhadap komitmennya di Perjanjian Paris. 

Video terkini:

Video Terkait