Register Login

Home

Pertanian

Perikanan

Kehutanan

Ekonomi

Energi

Teknologi

Agri Video

Galeri

Lapsus

Indeks
Home>Kehutanan

Bentang Alam dan Penggunaan Lahan jadi Faktor Lain Penyebab Banjir Kalbar

Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Hendroyono saat meninjau area terdampak banjir di Kabupaten Sintang, Kalbar.(KLHK)

Editor: Arif Sodhiq - Jumat, 26 November 2021 | 16:30 WIB

Sariagri - Banjir yang melanda Kalimantan Barat (Kalbar) hampir satu bulan ini dipicu meluapnya sungai Kapuas dan Sungai Melawi akibat hujan ekstrem. Selain itu, banjir di Kalbar juga diduga karena adanya pasang laut yang menyebabkan terhambatnya aliran air sungai.

Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Hendroyono dalam kunjungannya ke Kalbar mengatakan dalam upaya penanganan banjir dibutuhkan penanganan secara holistik dari seluruh elemen melalui upaya jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

“Ketika kita sudah mengetahui apa yang menjadi penyebab-penyebabnya, pemerintah tentunya akan membuat perencanaan aksi dalam posisinya mengembalikan pemulihan itu menjadi fungsi-fungsi perlindungan,” ujarnya saat meninjau area terdampak banjir di Kabupaten Sintang, Kamis (25/11/2021).

Bambang mengungkapkan kombinasi bentang alam dan penggunaan lahan menjadi faktor lain penyebab banjir, selain kapasitas drainase kecil sehingga tidak mampu mengalirkan air yang masuk.

“Daerah Tangkapan Air Kapuas itu menjadi prioritas yang harus dikelola kembali agar memenuhi prinsip-prinsip, norma-norma selayaknya sebuah DAS yang harus bisa dijaga tidak boleh ada hambatan dari atas ke bawah mengalir,” ungkapnya.

Baca Juga: Bentang Alam dan Penggunaan Lahan jadi Faktor Lain Penyebab Banjir Kalbar
Pemkab Tanah Laut Berupaya Wujudkan Visi Revolusi Hijau

Dalam upaya perbaikan lingkungan dan kawasan hutan, KLHK mengatakan telah melakukan berbagai kegiatan berorientasi pada pengurangan surface run off dan peningkatan kapasitas infiltrasi pada berbagai jenis penggunaan lahan.

“Upaya pemulihan lingkungan memerlukan kerja stakeholder, jadi kami hadir disini dari Kementerian LHK berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Kementerian PUPR, Kementerian terkait lainnya dan Bapak Gubernur tentunya bersama para bupati terkait,” pungkasnya.

Video terkait: