Jadi Perhatian Serius Pemerintah, Ini Tiga Langkah Utama Pengendalian Karhutla

Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Laksmi Dhewanthi. (KLHK)

Editor: Arif Sodhiq - Selasa, 31 Agustus 2021 | 13:30 WIB

Sariagri - Indonesia sudah banyak belajar dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan terus memperbaiki tata kelolanya. Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Laksmi Dhewanthi mengatakan terdapat tiga klaster utama menuju solusi permanen pengendalian karhutla yang sedang ditempuh.

Pertama, berupa pengendalian operasional dalam sistem Satgas Patroli Terpadu di tingkat wilayah diperkuat dengan Masyarakat Peduli Api-Paralegal (MPA-P).

Kedua, berupa upaya penanggulangan karhutla berdasar analisis iklim dan rekayasa hari hujan melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).

Ketiga, dengan pembinaan tata kelola lanskap, khususnya dalam ketaatan pelaku/konsesi, praktik pertanian, dan penanganan lahan gambut menjadi upaya pengendalian karhutla yang terus diperkuat oleh KLHK.

“Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan MPA-P di Tahun 2020 di 12 desa lokasi MPA-Paralegal, berdasarkan pantauan karhutla di www.sipongi.menlhk.go.id bulan Agustus – November 2020, 12 lokasi tersebut tidak terdeteksi adanya hotspot,” ujarnya.

Laksmi mengungkapkan kegiatan MPA-P dapat dikatakan efektif sebagai salah satu strategi menuju solusi permanen pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Karena itu pada 2021 Kegiatan MPA-Paralegal dilanjutkan dengan penambahan 28 desa menjadi 40 desa di 7 provinsi.

Selanjutnya analisis iklim dan rekayasa hari hujan melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) yang telah dilakukan di Provinsi Riau dan Kalimantan Barat, Sumatera Selatan dan Jambi, secara umum prosentase menambah curah hujan periode TMC Maret – Juli 2021 berkisar 2 - 69  persen terhadap curah hujan alamnya.

"Karhutla menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia, juga masyarakat dunia. Karhutla mengancam kelestarian lingkungan dan masyarakat. Dampak asap karhutla sangat merugikan kesehatan dan sosial ekonomi masyarakat, serta hubungan internasional. Dan yang pasti secara nyata meningkatkan emisi karbon penyebab perubahan iklim," tandasnya.

Baca Juga: Jadi Perhatian Serius Pemerintah, Ini Tiga Langkah Utama Pengendalian Karhutla
Pemerintah RI Komitmen Tekan Penanggulangan Karhutla ke Investor

BMKG memprediksi berdasarkan analisis ZOM Dasarian II Agustus 2021, 85,38 persen wilayah Indonesia telah masuk musim kemarau. Analisis titik panas menunjukan kategori menengah hingga tinggi sehingga potensi karhutla pada Agustus – Oktober diprediksi semakin menguat, terutama di Sumatera bagian tengah dan NTB - NTT.

“Indonesia sudah belajar banyak terkait penanggulangan karhutla, khususnya sejak masa sulit enam tahun lalu dan terus memperbaiki tata kelola penanggulangan karhutla dengan pencegahan yang bersinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, masyarakat dan sektor swasta. Pengalaman Indonesia menangani karhutla ini bisa diduplikasi atau dijadikan bahan pembelajaran bagi negara-negara lain yang mengalami masalah karhutla,” kata Laksmi.

Video terkait:

 

Video Terkait