Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Mulai Lakukan Revitalisasi

Penandatanganan nota kerja sama pengembangan destinasi wisata Otak Kokok, Joben dan revitalisasi fungsi hutan. (Sariagri/Yongki)

Penulis: Tatang Adhiwidharta, Editor: Arif Sodhiq - Rabu, 24 Februari 2021 | 15:20 WIB

SariAgri -  Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI beserta Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akhirnya sepakat untuk melakukan revitalisasi Hutan Pesugulan di Taman Nasional Gunung Rinjani. Kesepakatan tersebut dibuktikan melalui penandatanganan nota kerjasama yang bersifat mengikat.

Pelaksanaan revitalisasi hutan Pesugulan dilakukan pemerintah sebagai upaya mengembalikan fungsi Hutan Pesugulan agar terhindar dari bencana alam, seperti meningkatnya potensi kebakaran hutan, longsor, banjir, dan berkurangnya debit air. Adapaun dalam proses pelaksanaannya kedepan, Revitalisasi hutan akan dilakukan meliputi aspek penegakan hukum, sosial dan ekologi.

Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Ir. Wiratno mengatakan, kesepakatan ini memiliki kepentingan lebih besar yakni menyelamatkan lingkungan dengan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya kawasan konservasi seluas 41 ribu hektar cukup kecil jika dibandingkan dengan luasan konservasi Indonesia yang 27.108.486 ha.

"Kecil tapi powerful, karena disana ada cagar biosfer dan geopark dunia dengan keragaman hayatinya. Oleh karena itu dukungan pemerintah, masyarakat dan komunitas menjadi energi untuk disatukan," Kata Wiratno saat menghadiri penandatanganan nota kerja sama pengembangan destinasi wisata Otak Kokok, Joben dan revitalisasi fungsi hutan Pesugulan Taman Nasional Gunung Rinjani, dilokasi wisata Otak Kokok Joben, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur, Selasa 23/02.

Pihaknya berharap, kesepakatan tersebut menjadi langkah baru dalam upaya menjaga lingkungan yang berkesinambungan.

Tidak hanya revitalisasi hutan Pesugulan, dijelaskan Wiratno bahwa kawasan ekowisata Otak Kokok juga masuk dalam rencana revitalisasi melalui Pemulihan Ekonomi Nasional agar dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. "Mengingat, paket wisatanya masih dapat dikembangkan melalui pemeliharaan kawasan untuk dijaga hingga seratus tahun kedepan," Sambungnya.

Di waktu yang bersamaan Wakil Gubernur NTB, Siti Rohmi Djalillah, menjelaskan, kesepakatan antara Pemerintah Lombok Timur dan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani terkait Hutan Pesugulan memiliki dampak besar. Tak hanya tentang pemanfaatan, namun juga konservasi sebagai upaya pemeliharaan hutan.

Keputusan strategis seperti ini dikatakan Wagub sangat berarti. Hal ini karena konservasi akhirnya menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat yang memanfaatkan hutan.

"Persoalan lama karena terputusnya komunikasi akhirnya dapat selesai hari ini. Saya mengapresiasi semua pihak yang bisa menghasilkan solusi bagi masyarakat maupun alam lingkungan kita", Ujar Wagub

Menurutnya, menjaga Kawasan Konservasi Rinjani juga dilakukan demi generasi mendatang dan keberlangsungan hidup masyarakat Lombok.

"Jika dilakukan dengan kecintaan dan bergotong royong maka tak ada lagi perselisihan karena semua demi kepentingan bersama", ujar Wagub

Sementara itu Kepala Balai TNGR, Dedy Asriady menjelaskan, upaya revitalisasi Hutan Pesugulan mulai dikerjakan karena dianggap penting untuk menghindari kerusakan lingkungan dan mengembalikan manfaat ekosistem bagi masyarakat luas.

“Kesepakatan ini bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak,” ujar Dedy.

Adapun revitalisasi hutan Pesugulan Gunung Rinjani, dijelaskan Dedy meliputi aspek penegakan hukum, sosial dan ekologi.

Senada dengan hal tersebut, Bupati Lombok Timur, Sukisman Azmi mengatakan, dari lima poin kesepakatan tersebut, ada tiga poin paling penting yakni terkait akses seluas luasnya kebutuhan air bersih bagi masyarakat Sajang dan Sembalun yang terhenti akibat rusaknya pipa saluran air akibat gempa.

Kemudian lahan "nganggur" yang belum atau tidak dimanfaatkan oleh Balai TNGR dapat diberdayakan oleh masyarakat untuk pertanian dan perladangan dan yang berikutnya adalah kerjasama intens dengan pihak Balai TNGR untuk pendakian satu pintu melalui Sembalun.

Baca Juga: Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Mulai Lakukan Revitalisasi
Genjot Produksi Perkebunan, Petani Kopi di Maros Diingatkan Jaga Kualitas

"Begitupula dengan persoalan masyarakat di Jurang Koak, Wanasaba yang banyak kedapatan memasuki kawasan hutan tanpa izin sudah mendapatkan solusi terbaik bagi kedua pihak. Semua itu demi kita menjaga alam dan seluasnya untuk kesejahteraan masyarakat", terang Sukiman.

Seperti diketahui, sejak tahun 2015 lalu, Hutan Pesugulan diklaim warga sebagai tanah leluhur. Klaim tersebut dinilai pihak Balai TNGR sebagai kegiatan Penggunaan Kawasan Tanpa Izin (PKTI). Proses keluarnya lesepakatan ini juga diketahui berlansung cukup panjang, hingga akhirnya menemukan titik temu melalui penandatanganan nota kerja sama.