Semangat perhutanan sosial sebagai poros baru ketahanan pangan harus diawali dengan sebuah konsep yang jelas.
SariAgri - Ketua Harian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat Entang Sastraadmaja mengatakan semangat perhutanan sosial sebagai poros baru ketahanan pangan harus diawali dengan sebuah konsep yang jelas.
"Sejak 2019 pada saat kebijakan ini dicanangkan saya minta kepada Kementerian KLHK untuk membuat sebuah grand desain atau masterplan untuk kehutanan sosial," ujarnya dalam acara Webinar Perhutanan Sosial Poros Baru Ketahanan Pangan Indonesia, Selasa (23/2/2021).
Dia menjelaskan perhutanan sosial merupakan program besar dan perlu ada konsep dan rencana yang jelas dalam menjalankannya. Menurut dia, hal itu belum dilakukan Kementerian terkait.
"Ini program yang besar bukan program ecek-ecek menurut saya. Kita akan membagikan 7 juta ha lahan tapi grand desainnya seperti apa? Rencana besarnya bagaimana? Masterplan yang akan dilakukan seperti apa?" tanyanya.
Baca Juga: Teknologi Pertanian Pintar Dikembangkan untuk Tekan Biaya Produksi
10 Provinsi Penghasil Beras Terbesar di Indonesia - Berita Pangan
Lebih lanjut dia menjelaskan pada 2019 dirinya telah mengusulkan kepada Kementerian terkait untuk membuat roadmap hingga 2024.
"Ini seharusnya menjadi arahan, catatan bagi teman-teman pembuat kebijakan. Kalau sampai detik ini kita nggak punya masterplan untuk perhutanan sosial maka kita hanya bergerak secara parsial dan seremonial dan ini tidak menjadi sebuah ukuran untuk keberhasilan jangka panjang daripada program perhutanan sosial," jelasnya.
Entang mengatakan perhutanan sosial adalah kebijakan yang harus mendapat dukungan dari semua pihak karena persoalan perhutanan sosial bukan urusan tingkat nasional dalam hal ini KLHK. Namun, persoalan ini juga menjadi tanggung jawab gubernur, bupati dan walikota.
"Karena itu semua semangat dan idealisme ini harus dikunci. Siapa yang mengunci adalah pemikiran kita bersama tentang pentingnya perhutanan sosial yang bukan hanya sekadar membangun sebuah hutan lestari, membangun kesejahteraan hidup, membangun keseimbangan lingkungan hidup dan juga mensejahterakan masyarakat," urainya.
"Tapi di dalamnya ada niat suci bahwa pembangunan yang harus kita lakukan memang harus membangun keseimbangan antara ekonomi, ekologi dan sosial budaya. Ini yang saya harapkan waktu itu teman-teman di KLHK segeta menyusun itu berdasarkan masukan dari para pihak yang terkait dengan upaya melaksanakan program perhutanan sosial," tambahnya.
Dia menyarankan pemerintah dan komunitas dunia usaha bahu-membahu menciptakan masterplan. Desain dan roadmap lanjut dia, dapat dijadikan bahan dalam melakukan advokasi baik kepada kementerian terkait maupun gubernur atau walikota bahwa masterplan tersebut merupakan konsep bersama.
"Jadi tidak ada alasan bagi gubernur dan bupati yang tidak suka dengan kebijakan perhutanan sosial akhirnya mengambil kebijakan-kebijakan sendiri. Jadi saran saya yang konkret, mari luruskan kembali dan buat kembali masterplan perhutanan sosial," pungkasnya.
