Ini Kebijakan Perencanaan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Ala Bappenas

Diperlukan pengelolaan yang tepat supaya hutan mangrove dapat menjadi sumber daya yang terus ada.

Penulis: Yoyok, Editor: Reza P - Rabu, 13 Januari 2021 | 15:50 WIB

SariAgri - Rehabilitasi hutan mangrove menjadi salah satu program pemerintah dalam mewujudkan ekonomi hijau. Bahkan, di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah secara kelembagaan telah melakukan pembagian pelaksanaan tugas dan fungsi untuk melakukan rehabilitasi mangrove.

Demikian keterangan tertulis Tim Komunikasi Publik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencana Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) yang diterima Sariagri.id di Jakarta, Rabu (13/1).

Disebutkan, di dalam RPJMN, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan penanaman mangrove seluas  350 hektare (ha) per tahun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 1.500 ha per tahun, dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) menargetkan rehabilitasi sel as 600.000 ha dalam 4 tahun.

Dari sisi pendanaan, pemerintah telah merumuskan strategi rehabilitasi hutan mangrove melalui berbagai sumber, di antaranya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian yang akan dialokasikan melalui KLHK dan KKP, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang akan disalurkan  melalui pemerintah daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah, dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi yang dilaksanakan oleh daerah penghasil SDH dari CSR, dana desa, hibah dan pinjaman luar negri, dan mekanisme perdagangan karbon.

Selanjutnya, arah pengelolaan mangrove akan direalisasikan dengan 4 tahapan. Pertama, memperkuat database mangrove. Kedua, melakukan kolaborasi pendanaan dan kegiatan antar pihak seperti KKP, KLHK, dan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi. Ketiga, memperkuat perencanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi. Keempat, melakukan upaya yang terintegrasi dan terkonsentrasi seperti melibatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove, serta memastikan perlindungan/pemanfaatan hutan mangrove diatur dalam kebijakan penataan ruang.

Baca Juga: Ini Kebijakan Perencanaan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Ala Bappenas
Tanam Mangrove Butuh Rp16 Triliun, Luhut Lobi Eropa-UEA untuk Investasi

Pemerintah menggarisbawahi bahwa ekosistem mangrove di Indonesia memiliki peran yang cukup penting secara ekologis, mangrove dapat menjaga kelangsungan hidup fauna yang ada didalamnya serta mencegah abrasi air laut. Selain itu, hutan mangrove dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata yang secara ekonomi dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat di sekitarnya. Oleh karenanya diperlukan sebuah pengelolaan yang tepat supaya hutan mangrove dapat menjadi sumber daya yang terus ada.

Kebijakan rehabilitasi hutan mangrove dibuat melibatkan peran serta masyarakat dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya peran estetis, ekologis dan ekonomis hutan mangrove yang akan bermanfaat juga bagi generasi kini dan nanti.