Pengelolaan Perhutanan Sosial Kawasan Mangrove Dukung Ekonomi Rakyat

Ilustrasi hutan mangrove. (pixabay)

Editor: Yoyok - Sabtu, 29 Oktober 2022 | 10:00 WIB

Sariagri - Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Supriyanto, menyatakan pengelolaan perhutanan sosial di kawasan mangrove atau bakau akan mendukung perekonomian rakyat.

Bambang mengatakan proporsi perhutanan sosial saat ini telah 18 persen untuk masyarakat, dan sisanya oleh pelaku usaha swasta dan badan usaha milik negara (BUMN).

"Kita berharap pada tahun 2030 proporsinya akan menjadi 31 persen, antara swasta, BUMN dan masyarakat," ujar Bambang dalam sebuah webinar, kemarin..

Dia mengatakan latar belakang dari perhutanan sosial yakni untuk menjawab ketidakadilan akses yang mengakibatkan kemiskinan atau akses yang terbatas pada masyarakat di kawasan hutan. Penduduk tersebut tidak mendapatkan pekerjaan, sehingga keluar dari desa ke kota.

"Sehingga 28.850 desa yang di sekitar kawasan itu kondisinya 36,7 persen miskin, dan karena akses yang terbatas, konflik teritorial juga marak," ujar Bambang.

Pada akhirnya, muncul hak penguasaan hutan (HPH) dan hutan tanam industri (HTI), yang penetapannya belum memperhatikan hak-hak masyarakat, sehingga klaim-klaim masyarakat dapat terjadi.

Bambang mengatakan perhutanan sosial itu dimaksudkan untuk memberikan kembali proporsi atau distribusi akses kepada masyarakat untuk berusaha. Kemudian melalui pendampingan, harapannya model bisnis bisa dikembangkan kemudian investasinya dapat melalui kerjasama dengan swasta dan BUMN.

"Sehingga nanti adalah tata kelola sosialnya menjadi bagus tata kelola tulisannya menjadi baik, dan juga usahanya juga akan bagus," kata dia.

Hal tersebut sejalan dengan yang dimandatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 29 (a) dan 29 (b).

Bambang mengatakan kawasan mangrove yang terdegradasi dapat direstorasi dengan pola komplangan, sebagian tambak rakyat bisa diteruskan dan sebagian lagi harus ditanami pohon mangrove. Seperti halnya dilakukan di Muara Gembong dan beberapa daerah lainnya.

Selain itu, dapat dimanfaatkan menjadi hasil hutan bukan kayu (HHBK) speerti sirop mangrove dan sebagainya.Meski sudah ada upaya restorasi, pemanfaatan kawasan mangrove sebagai hutan produksi untuk sementara disuspen, mengingat kondisi kawasan mangrove sekarang tengah digencarkan untuk upaya penanaman kembali.

Saat ini Indonesia mempunyai agenda Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dan Nationally Determined Contribution (NDC). NDC merupakan komitmen setiap negara pihak terhadap Persetujuan Paris.

Baca Juga: Pengelolaan Perhutanan Sosial Kawasan Mangrove Dukung Ekonomi Rakyat
Selain Melindungi Pesisir, Mangrove Jaga Ketersediaan Sumber Makanan Rakyat

Sehingga hal ini selaras dengan agenda Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Saat ini Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) terus mempercepat rehabilitasi mangrove guna mendukung pemerintah dalam upaya mencapai target NDC.

Mangrove merupakan ekosistem yang memegang peranan sangat penting dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Agenda restorasi mangrove merupakan kontribusi dukungan terhadap visi Presiden Joko Widodo yang menargetkan rehabilitasi mangrove di seluruh Indonesia seluas 34.000 ha.