KLHK Beri Hukuman Maksimal Pelaku Pembukaan Lahan Sawit Ilegal di Bangka

KLHK menindak pelaku pengerusakan lingkungan. (Istimewa)

Editor: M Kautsar - Selasa, 2 Agustus 2022 | 14:15 WIB

Sariagri - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menindak pelaku pembukaan lahan untuk perkebunan sawit ilegal di Kawasan Hutan Produksi Sungai Sembulan Desa Penagan, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dirjen Gakkum, Rasio Ridho Sani tersangka A akan dijerat secara hukum untuk menimbulkan efek jera. KLHK tidak segan untuk menjerat dengan pasal berlapis melalui penerapan hukum multidoor, karena hukumannya akan lebih berat karena melanggar lebih dari satu undang-undang.

"Kami sangat serius dalam menindak para pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, dan juga kami akan terus mengembangkan upaya upaya penegakan hukum ini termasuk kita menggunakan pidana berlapis," ujar Rasio, Selasa (2/8/2022).

Rasio mengatakan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan erat kaitannya dengan tindak-tindak pidana lainnya, oleh karena itu Penyidik KLHK akan melihat tindak pidana lainnya dalam menangani suatu kasus.

"Kalau di situ ada tindak pidana kehutanan kami akan sidik juga, jadi kami akan  melakukan penegakan hukum lingkungan hidup dan juga penegakan hukum kehutanan, dan apabila ada indikasi tindak pidana pencucian uang tentu kami akan sidik juga karena kami memiliki kewenangan melalui amanah mahkamah konstitusi penyidik LHK diberi wewenang menyidik tindak pidana pencucian uang," jelas Rasio.

Rasio menambah juga jika ada tindak pidana yang bersinggungan dengan lembaga-lembaga lain, jajarannya akan koordinasikan dengan penyidik pada lembaga-lembaga tersebut untuk mengungkapnya.

Penyidik Ditjen Gakum KLHK, pada 1 Juli 2022, telah menahan tersangka berinisial A, atas tuduhan mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan di Kabupaten Bangka. Tersangka A secara tidak sah dengan membuka hutan menggunakan alat berat ekskavator.

Atas kasus di Kabupaten Bangka tersebut Penyidik Gakkum KLHK menyita barang bukti berupa dua tanaman sawit dengan usia sekitar 10 bulan, dua buah gerobak dorong, dua buah drum warna biru dengan kapasitas 200 (dua ratus) liter berisi solar, sebuah cangkul, satu unit alat berat warna kuning, satu unit truk warna kuning; dua lembar STNK asli truk, satu unit pikap, empat unit smartphone, dua lembar cetak hasil tangkapan layar berupa bukti transfer, empat lembar cetak hasil tangkapan layar berupa percakapan dalam aplikasi WhatsApp.

Dalam penahanan Tersangka A tersebut, Penyidik Gakkum KLHK telah memeriksa saksi YF (operator alat berat) dan 11 saksi lainnya.

Tersangka A diancam dengan hukuman penjara maksimum 10 tahun dan denda maksimum Rp 7,5 miliar, berdasarkan Pasal 78 Ayat 2 Jo. Pasal 50 Ayat 3 Huruf a Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang diubah dengan Pasal 36 Angka 19 Pasal 78 Ayat 2 Jo. Pasal 36 Angka 17 Pasal 50 Ayat 2 Huruf a Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Direktur Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ditjen Gakkum KLHK, Yazid Nurhuda, mengatakan kKejahatan perusakan dan perambahan kawasan hutan adalah kejahatan serius. Perusakan hutan tersebut akan mengganggu keseimbangan ekosistem dan fungsi Kawasan Hutan Produksi Sungai Sembulan sebagai penjaga keberlangsungan ketersediaan sumber air dan pengendali banjir bagi Provinsi Bangka Belitung dan sekitarnya.

“Perusakan kawasan hutan yang dilakukan oleh tersangka A untuk mendapatkan keuntungan secara finansial yang berdampak buruk baik lingkungan hidup, ekosistem dan keselamatan masyarakat. Untuk keadilan, tersangka sebagai pelaku perusakan lingkungan dan perambahan Kawasan Hutan Produksi Sungai Sembulan agar dapat dihukum seberat-beratnya, hukuman penjara dan denda maksimal. Tersangka sudah seharusnya dikenakan pidana tambahan untuk memulihkan kawasan hutan yang rusak. Hukuman yang berat diharapkan dapat menimbulkan efek jera dan pembelajaran bagi pelaku lainnya,” tegas Yazid.

Penyidik KLHK pada saat ini sedang malakukan pendalaman kasus dan mempelajari kemungkinan untuk menyiapkan langkah hukum lainnya, termasuk gugatan perdata ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan atas perbuatan perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh para tersangka.

Video Terkait